Naturalisasi Pemain Timnas Indonesia: Ketika Patriarki dan Rasisme Masih Menghantui Wacana Kebijakan Publik

5 Maret 2025 DPR RI bersama kemenpora dan PSSI menggelar rapat komisi X di gedung DPR Senayan Jakarta. Dalam pembahasan naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Ahmad Dhani sebagai anggota DPR RI fraksi Gerindra melontarkan sebuah usulan yang berbau rasis dan patriarkal, meskipun ia menyatakan dukungan terhadap program naturalisasi PSSI untuk meningkatkan prestasi sepak bola nasional. 

Usulan Ahmad Dhani mengenai naturalisasi pemain sepak bola tidak hanya terdengar nyeleneh, tetapi juga mencerminkan pandangan problematik terhadap Penguatan sepak bola Indonesia. Alih-alih menekankan pembinaan pemain muda secara terstruktur, ia justru mengusulkan perekrutan eks-bintang sepak bola berusia di atas 40 tahun bahkan duda, untuk dinaturalisasi dan dijodohkan dengan perempuan Indonesia, Ia beranggapan bahwa perjodohan ini dapat menghasilkan generasi pemain berbakat. Pernyataannya menggambarkan bahwa perempuan hanya dipandang sebagai alat reproduksi demi kepentingan sepak bola. Naturalisasi seharusnya di dasarkan pada kualitas, bukan ras. Namun, Ahmad Dhani turut mengomentari fisik serta mengusulkan pembatasan pemain naturalisasi dari Eropa, karena dianggap tidak sesuai dengan karakteristik fisik bangsa Indonesia. Pendekatan ini tidak relevan dengan tujuan naturalisasi, yang seharusnya berfokus pada kemampuan dan kontribusi pemain, bukan latar belakang etnis atau karakteristik fisik.

Jose Mourinho, pelatih sepak bola yang dijuluki "The Special One", memiliki sebuah filosofi dalam dunia sepak bola, yakni setiap hasil pertandingan atau performa tim yang mengecewakan akan menumbuhkan kematangan strategi. Katanya, determinasi, keteguhan prinsip, serta keidealan tetap harus dipertahankan. Pernyataan Ahmad Dhani bertentangan dengan filosofi sepak bola Mou, Ahmad Dhani nampak putus asa dengan kemampuan bangsanya sendiri.

Gagasannya terhadap naturalisasi pemain berusia 40 tahun atau pemain yang duda untuk kemudian dijodohkan dengan perempuan Indonesia, agar kelak lahir anak-anak yang unggul dalam dunia sepak bola. Tentu usulan ini tidak realistis, sebab Timnas membutuhkan pemain yang dapat berkontribusi secara langsung bukan strategi jangka panjang yang bergantung pada keturunan, sementara kecakapan dalam kualitas pemain tidak dijamin seutuhnya berdasarkan garis keturunan. 

Dalam wacana perjodohan tersebut perempuan seakan dipandang sebagai proyek nasional. Perempuan bisa dipilih diatur demi kepentingan sebuah kebijakan nasional. pandangan tersebut mencerminkan bahwa perempuan tidak memiliki kuasa sebagai pendukung keberhasilan laki-laki selain sebagai objek biologis. Nampaknya masih banyak masyarakat yang belum memahami perihal itu, bahkan sekelas anggota DPR tidak sadar kalau sedang menjadikan perempuan sebagai objek. Lebih dari itu, pernyataannya seolah-olah ingin membangun prostitusi legal. 

Wacana perjodohan menempatkan perempuan sebatas melahirkan anak serta menggeser peran dan kontribusi perempuan sebagai pemain sepak bola, dalam hal ini dia hanya berfokus pada pemain pria dan tidak menyinggung sepak bola perempuan. Usulan ini menunjukkan bias gender yang hanya melihat laki-laki sebagai aktor utama dalam dunia sepak bola, sementara keberadaan dan potensi atlet perempuan diabaikan. Padahal jika benar-benar ingin membangun sepak bola Indonesia, penguatan liga dan program pembangun kekuatan serta pembinaan pemain sepak bola perempuan juga harus menjadi bagian dari agenda tersebut. Dengan hanya fokus pada naturalisasi pemain laki-laki dan strategi perjodohan, usulan ini dipandang gagal untuk mengakui bahwa perempuan juga memiliki peran signifikan dalam perkembangan sepak bola nasional. 

Gagasan ini mencerminkan bagaimana norma-norma patriakal masih mendominasi pada wacana kebijakan publik, di mana perempuan sering ditempatkan dalam posisi subordinat yakni sebatas pendukung keberhasilan laki-laki, perempuan dianggap tidak memiliki kontribusi langsung dalam dunia olahraga kecuali sebagai ibu dari calon atlet. Sebagai bagian dari kebijakan publik pendekatan semacam ini beresiko apabila semakin menormalisasi pandangan bahwa peran perempuan dalam pembangunan bangsa hanya sebatas fungsi biologis dan domestik. Maka negara dalam hal ini semestinya tidak berorientasi pada laki-laki saja, tapi juga mengakui hak potensi dan partisipasi aktif perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Usulan yang disampaikan Ahmad Dhani mengenai naturalisasi pemain Timnas Indonesia memiliki banyak kelemahan, salah satunya dari segi efektivitas. Jika tujuan utama adalah meningkatkan prestasi sepak bola nasional, maka fokus utamanya adalah pengembangan dan pembinaan kualitas pemain, peningkatan infrastruktur, serta sistem yang profesional, tentunya dengan pendekatan yang berbasis pada strategi jangka panjang yang terukur tanpa mereduksi pihak manapun. Hal ini yang kemudian disayangkan bahwa narasi-narasi rasis dan misoginis keluar dari pemangku kebijakan, untuk itu semestinya pejabat publik dapat lebih bijak dalam memformulasikan narasi narasi kebijakan. Pendidikan dalam partai politik terkhusus bagi mereka yang memiliki wewenang sebagai pejabat publik perlu mendapat perhatian dan pengawasan, guna memperkuat kapasitas diri agar nantinya kebijakan yang dirancang tidak mendeskreditkan pihak manapun.

By: Annisaa Nur Zain

Ketua Umum Korps HMI-Wati (Kohati) Cabang Jakarta Selatan.